Saturday, May 18, 2013

Materi PKn (SMP) 5


BAB V
KEDAULATAN RAKYAT


1.      Pengertian Kedaulatan
Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.
Kedaulatan dibedakan menjadi 2 :
  1. Kedaulatan ke dalam ® kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya
  2. Kedaulatan keluar ® kekuasaan tertinggi dalam negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.

2.      Sifat pokok Kedaulatan
a.       Permanen : kedaulatan akan tetap ada selama negara beridir
b.      Asli : kedaulatan tidak berasald ari kekuasaan lain yang lebih tinggi
c.       Bulat : Tidak dapat dibagi-bagi
d.      Tidak terbatas : Kedaulatan tidak dibatasi oleh siapapun

3.      Jenis Kedaulatan
a.       Kedaulatan Tuhan ® teori ini mengajakran bahwa penguasa mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan.
b.      Kedaulatan negara ® teori ini mengajarkan kekuasaan tertinggi terletak pada negara.
c.       Kedaulatan raja ® mengajarkan kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja dan keturunannya.
d.      Kedaulatan rakyat ® kekuasaan tertinggi berada pada rakyat.
e.       Kedaulatan hukum ® kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum

4.      Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat seperti penegasan UUD 1945 pasal 2 ayat 1 yang menyatakan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
Pasal ini bermakna :
a.       Pemilik kedaulatan adalah rakyat
b.      Pelaksanaannya diatur dengan UUD

Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia menurut UUD 1945 adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat. Lembaga negara tersebut adalah :
MPR, Presiden, DPR, BPK, MA, Mahkamah Konstitusi, DPD, Pemeirntah Daerah, DPRD, KPU dan Komisi Yudisial.
  1. Rakyat langsung sebagai Pelaksana Kedaulatan
Keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan ditentukan dalam hal :
1)      Mengisi keanggotaan DPR
2)      Mengisi Keanggotaan DPD
3)      Memilih presiden dan wakil presiden dalam satu pasangan secara langsung




  1. MPR
1)      Terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD
2)      MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara
3)      Tugas dan wewenang MPR :
·         Mengubah dan menetapkan UUD
·         Melantik Presiden dan Wakil Presiden
·         Memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

  1. Presiden
1)      Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan ekwajiban sebagai presiden dan wakil presiden.
2)      Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
3)      Wewenang, hak dan kewjaibannya antara lain :
·         Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
·         Berhak mengajukan RUU kepada DPR
·         Menetapkan peraturan pemerintah
·         Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA
·         Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimabngan DPR
4)      DPR
·         Anggota DPR dipilih melalui pemilu
·         Anggota DPR jumlah 550
·         Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undangn (pasal 22B).
·         DPR memiliki fungsi : legislasi, pengawasan dan anggaran
·         Memegang kekuasaan membentuk UU
·         Mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

5)      BPK
·         Anggota dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.
·         Tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
·         Berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap Propinsi.
·         Hasil pemeriksaan keuangan diserahkan pada DPR, DPD dan DPRD sesuai kewenangannya.

6)      MA
·         Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR dan ditetapkan oleh Presiden.
·         Kewajiban dan wewenang :
-          Mengadili pada tingkat kasasi
-          Menguji peraturan perundangan di bawah UU terhadap UUD
-          Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.
7)      Mahkamah Konstitusi :
·         Memiliki sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden.
·         Kewajiban dan wewenang :
-          Menguji secara material UU atas UUD.
-          Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
-          Memutus pembubaran partai politik
-          Memutus perselisihan hasil pemilu.
·         Wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil presiden menurut UUD

8)      Komisi Yudisial
·         Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR
·         Wewenang :
-          Mengusulkan pengangkatan hakim agung
-          Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

9)      DPD
·         Dipilih dari setiap Propinsi melalui pemilu
·         Anggota DPD dari setiap Propinsi jumlahnya sama yaitu 4
·         Wewenang :
-          Mengajukan RUU tertentu
-          Ikut membahas RUU tertentu
-          Memberi pertimbangan atas RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama dan RAPBN

Sistem negara yang menganut asas kedaulatan rakyat memiliki ciri-ciri yaitu :
1)      Terdapat lembaga perwakilan rakyat
2)      Ada pemilu untuk mengisi keanggotaan lembaga wakil rakyat
3)      Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD
Sistem pemerintahan Indonesia
Sistem pemerintahan antara satu negara dengan negara lainnya tidak sama. Ada dua macam pemerintahan yaitu :
1)      Sistem pemerintahan parlementer
2)      Sistem pemerintahan presidensial
Ciri-ciri pemerintahan parlementer :
1)      Kekuasaan legistlatif lebih kuat dari pada kekuasaan eksekutif
2)      Menteri-menteri bertanggungjawab pada DPR
3)      Kedudukan Kepala Negara hanya sebagai lambang yang menjalankan kegiatan di luar pengelolaan kebijakan pemerintah.

Ciri-ciri pemeirntahan presidensial :
1)      Dikepalai oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.
2)      Menteri-menteri bertanggungjawab pada presiden
3)      Kedudukan presiden dan parlemen sederajat.
Sistem pemerintahan negara Indonesia terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945 antara lain :
1)      Indonesia adalah negaa yang berkedaulatan rakyat
2)      Indonesia adalah negara hukum
3)      Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
4)      Menteri negara adalah pembantu presiden
5)      Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden
6)      DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.



I.           Isilah soal-soal di bawah ini dengan singkat

1.          Kedaulatan berasal dari kata daulat artinya ….
2.          Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 1 Indonesia ialah negara ….
3.          Makna kata kedaulatan adalah ….
4.          Ciri negara demokrasi adalah ….
5.          Dalam sistem parlementer, Perdana Menteri bertanggung jawab kepada ….
6.          Yang dimaksud kekuasaan eksekutif adalah ….
7.          Yang dimaksud kekuasaan legislatif adalah ….
8.          Kekuasaan Yudikatif dipegang oleh ….
9.          Jumlah anggota DPD untuk setiap Propinsi ….
10.      Presiden memegang kekuasaan ….

II.        Pilih jawaban yang tepat !

1.          Menurut UUD 1945 pemilik Kedaulatan adalah ….
a.       MPR
b.      Rakyat
c.       Presiden
d.      DPR
2.          Kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya adalah jenis kedaulatan….
a.       Kedalam
b.      Keluar
c.       Langsung
d.      Tidak langsung
3.          Yang dimaksud kedaulatan ke luar adalah ….
a.       Kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
b.      Kekuasaan untuk mengatur fungsi pemerintahannya
c.       Kekuasaan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain
d.      Kewenangan untuk membangun negara
4.          Prinsip dari teori kedaulatan rakyat adalah pemerintahan ….
a.       Berkeadilan
b.      Demokrasi
c.       Berdasar kekuasaan
d.      Absolute

5.          Kedaulatan akan tetap ada selama negara itu berdiri karena kedaulatan memiliki sifat ….
a.       Tidak terbatas
b.      Bulat
c.       Asli
d.      Permanen
6.          Kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Sifat kedaulatan yang demikian disebut ….
a.       Asli
b.      Tidak terbatas
c.       Bulat
d.      Permanen
7.          Kekuasaan tertinggi berada pada negara. Teori tersebut merupakan ajaran dari ….
a.       Kedaulatan hukum
b.      Kedaulatan negara
c.       Kedaulatan rakyat
d.      Kedaulatan raja
8.          Penguasa mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Teori ini merupakan ajaran dari ….
a.       Kedaulatan Tuhan
b.      Kedaulatan hukum
c.       Kedaulatan rakyat
d.      Kedaulatan penguasa

9.          Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti penegasan UUD 1945 pada pasal ….
a.       1 ayat 2
b.      1 ayat 3
c.       27 ayat 1
d.      28 ayat 1
10.      Pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasar pada ….
a.       Undang-undang
b.      UUD
c.       Keputusna Presiden
d.      Hukum
11.      Teori kedaulatan rakyat muncul sebagai reaksi dari ….
a.       Kekuasaan yang absolute
b.      Kekuasaan demokrasi
c.       Kekuasaan tirani
d.      Kekuasaan merdeka

12.      MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota ….
a.       DPRD
b.      DPD
c.       Organisasi politik
d.      DPK
13.      Orang yang berdomisili di suatu negara disebut ….
a.       Warga negara
b.      Masyarakat
c.       Rakyat
d.      Penduduk
14.      Menurut UUD 1945, Presiden Republik Indonesia memperoleh legitimasi kekuasaan dari….
a.       MPR
b.      Rakyat
c.       DPR dan MPR
d.      KPU
15.      Di bawah ini manakah yang bukan jenis teori kedaulatan ?
a.       Kedaulatan rakyat
b.      Kedaulatan hukum
c.       Kedaulatan negara
d.      Kedaulatan politik
16.      Teori pemisahan kekuasaan negara yang dikemukakan oleh Montesquieu disebut dengan sebutan teori ….
a.       Demokrasi
b.      Kekuasaan terbatas
c.       Trias Politika
d.      Sad praja
17.      Kekuasaan Yudikatif dipegang oleh lembaga negara ….
a.       DPR dan DPD
b.      MA dan Mahkamah Konstitusi
c.       Presiden dan Wakilnya
d.      Presiden dan para menteri
18.      Menurut teori Montesquieu, lemabga yang berwenang membuat undang-undang adalah….
a.       Eksekutif
b.      Legislatif
c.       Yudikatif
d.      Federatif
19.      Lembaga negara yang berwenang menjalankan atau melaksanakan pemerintahan adalah….
a.       Presiden
b.      DPR
c.       MPR
d.      Menteri
20.      Lembaga negara yang berwenang menjalankan undang-undang menurut ajaran Trias Politika adalah lembaga ….
a.       Federatif
b.      Yudikatif
c.       Eksekutif
d.      Legislatif
21.      Teori kedaulatan rakyat sebenarnya merupakan reaksi dari ….
a.       Kekuasaan yang absolute
b.      Kekuasaan yang Tironi
c.       Kekuasaan yang demokrasi
d.      Kekuasaan pemerintah pusat

22.      Jenis kedaulatan yang dianut negara Republik Indonesia yang tercermin dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 dan 27 ayat 1 adalah ….
a.       Kedaulatan negara
b.      Kedaulatan hukum
c.       Kedaulatan rakyat
d.      Kedaulatan Tuhan
23.      Kedaulatan rakyat yang diterapkan Indonesia sesuai amanat UUD 1945 pasal ….
a.       1 ayat 2
b.      1 ayat 3
c.       2 ayat 1
d.      2 ayat 2
24.      Ciri negara yang menganut teori kedaulatan rakyat adalah ….
a.       Memiliki lembaga negara
b.      Memiliki lembaga perwakilan rakyat
c.       Memiliki lambing negara
d.      Pemerintahan di pimpin oleh Presiden
25.      Kekuasaan kehakiman adalah merdeka, artinya ….
a.       Diatur oleh undang-undang
b.      Bebas tidak terikat oleh lembaga negara manapun
c.       Bebas, tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga negara lain dalam proses peradilan.
d.      Semua penegak hukum harus memiliki integritas yang tinggi
26.      Untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu ….
a.       1997
b.      1999
c.       2004
d.      2005
27.      Melantik presiden dan wakil presiden menjadi wewenang ….
a.       MPR
b.      DPR
c.       MA
d.      Mahkamah Konstitusi
28.      Memutus pembubaran partai politik menjadi wewenang ….
a.       Presiden
b.      DPR
c.       Mahkamah Agung
d.      Mahkamah Kosntitusi
29.      Lembaga negara yang memiliki kewenangan memutuskan pembubaran partai politik adalah ….
a.       Mahkamah Agung
b.      Mahkamah konstitusi
c.       Komisi pemilihan umum
d.      Komisi Yudisial
30.      Menangani masalah kasasi menjadi kewenangan ….
a.       Pengadilan negeri
b.      Pengadilan tinggi
c.       Mahkamah agung
d.      Mahkamah konstitusi

31.      Melantik presiden dan wakil presiden adalah wewenang ….
a.       DPR
b.      MPR
c.       Mahkamah Agung
d.      Mahkamah Konstitusi
32.      Dalam hal mengangkat duta presiden memperhatikan pertimbangan ….
a.       Mahkamah Agung
b.      Mahkamah konstitusi
c.       MPR
d.      DPR
33.      Sekelompok orang hidup bersama dengan memiliki rasa solidaritas bersama disebut….
a.       Negara
b.      Penduduk
c.       Bangsa
d.      Rakyat
34.      Prinsip kedaulatan rakyat yang menunjukkan bahwa pemerintahan negara hendaklah ….
a.       Dikuasai oleh para politisi
b.      Rakyat memegang kekuasaan tertinggi
c.       Rakyat membela kepentingan negara
d.      Ditentukan oleh keberadaan partai politik
35.      Prinsip kedaulatan rakyat merupakan landasan bagi terbentuknya pemerintahan yang bersifat ….
a.       Monarkhi
b.      Demokrasi
c.       Teokrasi
d.      Otokrasi
36.      Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat tercermin dalam pemerintahan yang menggunakan pendekatan ….
a.       Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat
b.      Dari rakyat, oleh negara, untuk negara
c.       Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk negara
d.      Dari negara, oleh negara dan untuk rakyat
37.      Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 2, pemilik kedaulatan adalah ….
a.       Rakyat
b.      MPR
c.       DPR
d.      Negara
38.      Menurut UUD 1945 pasal 5 ayat 1 Presiden memegang kekuasaan ….
a.       Yudikatif
b.      Eksekutif
c.       Legislatif
d.      Federatif
39.      Keterlibatan rakyat Indonesia sebagai pemilik dan pelaksana kedaulatan antara lain dapat diwujudkan dengan ….



a.       Menjadi anggota Parpol
b.      Menjadi anggota organisasi kepemudaan
c.       Memilih anggota DPR melalui pemilu
d.      Mematuhi hukum
40.      Sistem demokrasi yang dilaksanakan Indonesia diselaraskan dengan nilai-nilai ….
a.       Kemanusiaan
b.      Persatuan
c.       Pancasila
d.      Wawasan Nusantara

III.     Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan !

1.      Berikan contoh keterlibatan rakyat sebagai pemilik dan pelaksana kedaulatan !
Jawab : ………………………………………………………………………………………

2.      Sebutkan 3 ciri negara yang menganut asas kedaulatan rakyat.
Jawab : ………………………………………………………………………………………

3.      Sebutkan wewenang Mahkamah Agung sebagai pelaksana kedaulatan rakyat !
Jawab : ………………………………………………………………………………………

4.      Bedakan wewenang MPR sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.
Jawab : ………………………………………………………………………………………

5.      Jelaskan makna pasal 1 ayat 2 UUD 1945 !
Jawab : ………………………………………………………………………………………

Aktivitas kelompok 1

Setelah memahami materi tentang kedaulatan rakyat diskusikan dalam kelompok kecil :
  1. Adakah istilah rakyat dalam UUD 1945 ?
Tunjukkan istilah yang mengandung pengertian sejajar dengan istilah rakyat dalam UUD 1945 !

  1. Sebutkan prinsip kedaulatan rakyat yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945 !



Aktivitas kelompok 2

Coba diskusikan hal-hal di bawah ini dalam kelompok kecil.
Gunakan UUD 1945 hasil amandemen sebagai sumber belajar.

  1. Bagaimana prosedur pemberhentian presiden dan/atau wakil preisden
  2. Siapakah yang menjalankan tugas presiden dan/atau wakil presiden apabila secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berhenti dari jabatannya.


No comments:

Post a Comment