Budaya Politik di Indonesia

Budaya Politik di Indonesia

1.   Budaya Politik

Budaya:

Segala tingkah laku/upaya manusia yang mengarah pada perbaikan kualitas hidup manusia. Ciri: -berkembang/dinamis –berubah –menuju kesempurnaan –berproses secara efolutif

Politik:

Seni mengatur - Strategi/siasat - cara mengelola (manage) - menyatukan perbedaan pendapat - upaya mendapatkan dan melestarikan kekuasaan

A.  Pengertian

·       Sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat

·       Aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, takhayul, dan mitos.

B.  Ciri dan Karakter

·       Menekankan pada materi seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme (aspek doktrin)

·       Menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik (aspek generic)

C.  Teori Menurut Ahli

·       Almond & Verba: sikap orientasi WN terhadap sistem politik.

·       Rusadi Sumintapura: Pola tingkah laku dan orientasi individu terhadap kehidupan politik yang dihayati.

·       Sidney Verba: Sistem kepercayaan empiric, simbol-simbol ekspresif, dan nilai-nilai yang menegaskan situasi dimana tindakan politik dilakukan.

·       Alan R. Ball: Susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan isu-isu politik.

·       Austin Ranney: Seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama

·       Gabriel A. Almond & G. Bingham Powell, Jr. : Berisikan sikap, keyakinan, nilai, dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi.

D.  Kesimpulan Teori

·       Konsep budaya politik menekankan pada perilaku non actual

·       Hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah system politik

·       Merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen budaya politik dalam tataran masif.

E.  Komponen Budaya Politik

·       Merupakan dimensi psikologis dalam suatu system politik (sebagai lingkungan bagi terselenggaranya dinamika politik)

·       Menurut Almond & Verba objek orientasi politik WN adalah system politik. Sedangkan budaya politik memiliki 3 komponen objek politik, yaitu

·         orientasi kognitif:

berupa pengetahuan tentang kepercayaan pada politik

·         orientasi afektif:

berupa perasaan terhadap system politik

·         orientasi evaluative:

berupa keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik

F.  Tipe Budaya Politik

·       Budaya politik militant

Tidak memandang perbedaan sebagai usaha mencari alternative terbaik, tetapi melihatnya sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi krisis mencari kambing hitam. Emsi dominan, pendidikan rendah, sulit berpikir rasional. Ex: Suku dayak, samin, tengger

·       Budaya politik toleransi

Pemikirannya berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai. Kerja sama, bersikap kritis, bukan curiga terhadap orang. Kritis, mau menerima masukan. Jika ada krisis > musyawarah

Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan:

·       Budaya politik sikap absolute

Nilai dan kepercayaan dianggap sempurna dan tidak dapat diubah lagi. Ciri: Menolak hal baru, tumbuh dari tradisi

·       Budaya politik sikap akomodatif

Terbuka dan bersedia menerima apa yang dianggap berharga. Ciri: Dapat melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri

Berdasarkan orientasi politiknya (Gabriel Almond):

·       Budaya politik parochial

Partisipasi politik sangat rendah, karena faktor kognitif

·       Budaya politik kaula (/subject)

Masyarakat bersangkutan sudah relative maju tetapi masih pasif.

·       Budaya politik partisipan

Kesadaran politik sangat tinggi

Namun dalam kenyataannya tidak ada Negara yang murni menganut 3 politik tersebut. Almond & Verba membagi menjadi 3 variasi:

·       Budaya politik subjek-parokial

·       Budaya politik subjek-partisipan

·       Budaya politik parochial-partisipan

Tiga model kebudayaan politik:

·       Demokratik Industrial

Banyak aktivis politik; kompetisi parpol, kehadiran pemberian suara yang besar

·       Sistem Otoriter

Jumlah industri amat kecil, kaum intelektual menentang secara persuasive, namun rakyat hanya pasif.

·       Demokratis Pra-Industrial

Jumlah partisipan dan keterlibatannya dlm pemerintahan sangat kecil.

G. Manfaat mengerti budaya politik

·       Memahami siap warga Negara terhadap system politik itu

·       Memahami hubungan antara budaya politik dengan system politik atau faktor penyebab terjadinya pergeseran politik.

2.   Sosialisasi Politik

A.  Pengertian

·       Salah satu dari fungsi input sistem politik yang berlaku di negara manapun, yang menganut sistem politik apapun.

·       Proses yang lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi antara kepribadian individu dengan pengalaman politik yang relevan sehingga memberi bentuk terhadap tingkah laku politiknya.

·       Proses dimana individu dapat memperoleh pengatahuan dan nilai-nilai terhadap system politik masyarakatnya

B.  Ciri dan sifat

·       Sangat ditentukan oleh lingkungan social, ekonomi,  dan kebudayaan

·       Ditentukan oleh interaksi pengalaman serta kepribadian seseorang

C.  Pengertian menurut ahli

·       Gabriel A. Almond: Proses dimana sikap dan pola tingkah laku politik diperoleh dan dibentuk, juga sarana untuk menyampaikan patokan dan keyakinan politik kepada generasi berikutnya.

·       Irvin L. Child: Proses dimana individu dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya yang dibatasi sesuai dengan standar kelompoknya.

·       Richard E. Dawson: Pewarisan pengetahuan, nilai, dan pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana socialisasi lainnya.

·       Alfian: pendidikan politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka menghayati beutl nilai yang terkandung dalam system politik.

·       Robert Le Vine: Sosialisasi politik di Negara-negara berkembang cenderung mempunyai relasi lebih dekat pada system lokal daripada dengan system politik nasional.

D.  Kesimpulan Teori

·       Sosialisasi merupakan proses belajar dari pengalaman

·       Sosialisasi tidak perlu dibatasi pada usia

·       Memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku

·       Prakondisi yang diperlukan bagi aktivis social

E.  Proses Sosialisasi Politik

·       Metode yang kerap digunakan ialan Pendidikan Politik dan Indoktrinasi Politik

·       Pendidikan politik terjadi melalui proses dialog sehingga masyarakat mengenal nilai, norma, dan symbol politik.

·       Indoktrinasi politik ialah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga untuk menerima nilai, norma, dan symbol politik.

·       Sarana sosialisasi politik: Keluarga, Sekolah, Partai Politik

3.   Partisipasi Politik

A.  Pengertian

·       Kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.

·       Myron Weiner; 5 penyebab partisipasi politik meluas:

·    Modernisasi

·    Perubahan struktur kelas social

·    Kaum intelektual dan komunikasi massa modern

·    Konflik antarkelompok pemimpin politik

·    Keterlibatan pemerintah yang meluas

B.  Ciri dan Indikator

·       Terdapat interaksi antara warga Negara dengan pemerintah; ada usaha untuk mempengaruhi pejabat public (Kevin R. Hardwick)

·       Kegiatan individu atau kelompok; bertujuan memilih pimpinan, mempengaruhi kebijakan public, atau untuk aktif dalam kehidupan politik (Miriam Budiarjo)

·       Keikutsertaan warga Negara; dilakukan oleh warga Negara biasa (Ramlan Surbakti)

·       Memiliki tingkatan partisipasi (Michael Rush & Philip Althoft)

5 kegiatan utama

 (Huntington & Nelson):

·       Kegiatan pemilihan

·       Lobbying

·       Kegiatan organisasi

·       Mencari koneksi (contacting)

·       Tindakan kekerasan (violence)

Bentuk partisipasi politik (Milbrarth M. L. Goel):

·       Aphatetic Inactives

·       Passive supporters

·       Contact specialist

·       Communicators

·       Party and campaign workers

·       Community activists

·       Protesters

“Semakin luas ruang lingkup partisipasi politik maka semakin rendah atau kecil intensitasnya, dan sebaliknya.”

Bentuk Pemerintahan (Bentuk Negara)

1.   Teori Klasik

-     Monarkhi

dipimpin oleh 1 orang raja

-     Tirani

Raja yang otoriter, kejam, sadis, dan tidak dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

-     Aristokrasi

Pemerintahan dipegang aristocrat (sekumpulan bangsawan)

-     Oligarki

Kaum bangsawan dan tuan tanah (ada unsure gereja)

-     Demokrasi

Ada UU yang mengatur susunan dan kedudukan anggota legislative, ada lembaga perwakilan rakyat, pembagian kekuasaan, peran rakyat secara langsung (pemilu)

-     Anarki

Demokrasi yang rusak

-     Oglokrasi/Mobrokrasi

Demokrasi telah hilang lalu balik ke system pemerintahan monarki

2.   Teori Modern

A.  Monarki

-     Monarkhi absolute

Raja  dengan kekuasaan mutlak (dictator otoriter)

-     Monarkhi konstitusional

Kekuasaan raja dibatasi konstitusi (UUD) ex: Jepang

-     Monarki Parlementer

Raja (kepala Negara), PM (kepala pemerintahan). Kekuasaan raja dibatasi parlemen. Ex: Malaysia

B.  Republik

Res=utama ; Publica=umum/rakyat

Mengutamakan kepentingan rakyat

-     Republik Konstitusional (ex: Indonesia)

-     Republik Parlementer (ex: India)

-     Republik absolute (ex: Indonesia pada masa Orde Baru pemilu 1997)

Budaya Demokrasi menuju Masyarakat Madani

Oleh: Prasasya Kirana XI IPA 5/12

1.   Demokrasi

A.  Pengertian

·       Demos=rakyat ; kratos/kratein= kekuataan/pemerintahan

·       Bentuk pemerintahan rakyat dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

B.  Teori menurut ahli

·       Mohammad Hatta: Sebuah pergeseran dan penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat.

·       Abraham Lincoln: Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

·       John F. Kennedy: Sistem pemerintahan paling sulit namun tetap yang terbaik.

·       Giovanni Sartori: Sistem dimana tidak ada seorang pun dapat memilih dirinya endiri

·       Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila: Pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil

C.  Ciri-ciri demokrasi

·       Pembatasan terhadap tindakan pemerintah

·       Prasarana pendapat umum harus diberi kesempatan unutuk mencari berita secara bebas

·       Sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan

Ciri empiris demokrasi

Demokrasi senantiasa berkaitan erat dengan

·       Pertanggung jawaban (accountability

·       Kompetisi, keterlibatan

·       Tinggi rendahnya kadar untuk menikmati hak-hak dasar seperti hak untuk berekspresi, berserikat, berkumpul, dsb.

Rule of Law

·       Pengakuan HAM

·       Pembagian kekuasaan (Trias politica)

·       Pemerintahan menurut hokum

·       Peradilan administrasi dalam perselisihan

·       Supremasi hokum

·       Kedudukan yang sama di depan hokum

D.  Macam Demokrasi

·       Demokrasi langsung & tak langsung

·       Demkrasi konstitusional & rakyat

·       Demokrasi formal, material, dan gabungan

E.  Demokratisasi

·       Proses pendemokrasian segenap rakyat untuk turut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya.

·       Kriteria: Partisipasi efektif, persamaan suara, pemahaman yang jelas, pengawasan agenda, pencakupan orang dewasa

F.  Karakteristik Masyarakat Madani (civil society)

Masyarakat madani merupakan wujud masyarakat yang memiliki keteraturan hidup dalam suasana perikehidupan yang mandiri, berkeadilan social, dan sejahtera.

·         Free public sphere

·         Demokratis

·         Toleran

·         Pluralisme

·         Keadilan social

G. Demokrasi di Indonesia

·       Demokrasi Liberal

(17 Ags 1950 – 5 Juli 1959)

·         Negara baru merdeka, presiden Soekarno-Hatta, ada KNIP

·         Demokrasi liberal bertentangan dengan nilai dasar pancasila

·         Ketidakmampuan konstituante untuk menyelesaikan masalah kenegaraan

·       Demokrasi Terpimpin

(5 Juli 1959 – 1965)

·         Diwujudkan dalam kedudukan politik lembaga-lembaga Negara

·         Semua tunduk pada presiden (walaupun di UUD 45 mengatakan MPR tertinggi)

·       Demokrasi Pancasila pada Masa Orde Baru (1966 – 1998)

·         Kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah

·         KKN merajalela

·         Tirai mayoritas oleh salah satu partai politik

·       Demokrasi Era Reformasi

H.  Pemilihan Umum

·      Sistem Distrik

Sistem pemilu paling tua, didasarkan pada kesatuan geografis, yang mempunyai satu wakil di parlemen. Ex: Inggris, India, Malaysia,dan Amerika

·         Hub pemerintah dengan rakyat lebih erat karena distrik kecil

·         Kurang memperhatikan adanya partai kecil

·      Sistem Proporsional

Presentasi kursi di DPR dibagi kepada tiap partai politik, sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh.

·           Dianggap lebih demokratis

·           Mempermudah fragmentasi partai

·      Sistem Gabungan

Sistem yang menggabungkan system distrik dengan proporsional.

I.    Perilaku Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Sehari-hari

·       Menjunjung tinggi persamaan

·       Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

·       Membudayakan sikap bijak dan adil

·       Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan

·       Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional

(Oleh: Prasasya Kirana XI IPA 5/12 )